Harianwarta.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tak tahu politikus sontoloyo yang dimaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi saat membagi-bagikan sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.Namun kata Tjahjo, pernyataan Jokowi yang menyebut masyarakat harus berhati-hati dengan politikus sontoloyo bertujuan untuk mengingatkan kepada politisi agar berkata santun dan tidak menyebar berita bohong. Tjahjo juga merasa imbauan Jokowi itu ditujukan padanya.
Harianwarta.com – Kasus pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser NU dikhawatirkan bisa memicu konflik yang lebih besar. Karena itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta polisi cepat bertindak agar kasusnya tidak merembet ke mana-mana."Saya berharap masyarakat jangan berantem gara-gara kesalahan oknum ormas. Ingat ormas bukan agama. Ormas hanya sekedar alat. Jadi Polisi harus segera bertindak cepat," ujar Zulkifli Hasan saat berada di Lapangan Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Lampung, Menurutnya, masyarakat bebas menjadi anggota ormas apapun asal tetap menjaga persatuan dan saling menghormati.Ia menegaskan Pemilu bukan perang. Karena itu, jangan ribut dalam masalah Pemilu. "Pilihan boleh beda tetapi merah putih kita satu. Nanti yang menang kita ucapkan selamat,” tuturnnya.

Harianwarta.com, Jakarta - Eksekusi mati yang dialami seorang Tenaga Kerja Wanita asal Majalengka Jawa Barat, Tuti Tursilawati, memunculkan kembali desakan moratorium pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI) ke Arab Saudi. Desakan itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris.Charles yang merupakan legislator PDIP itu mendesak pemerintah agar tidak lagi mengirimkan BMI ke negara manapun yang tidak bisa menjamin perlidungan HAM. Salah satunya Arab Saudi. Charles menilai, apa yang menimpa Tuti di Arab Saudi adalah karena persoalan sistem tata kelola buruh migran yang harus segera dibenahi. Sebab, kasus serupa juga terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.
Harianwarta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat pleno terkait dugaan kebohongan yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam kasus dugaan hoax Ratna Sarumpaet. Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di Pilpres 2019 ini yang dilakukan oleh pasangan pilpres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Harianwarta.com – Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indoensia (SBSI) Mokhtar Pakpahan berkunjung ke istri Gus Dur, Nyai Hj. Shinta Nuriyah Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018). Kunjungan tersebut bermaksud menyampaikan kepada keluarga besar Gus Dur, bahwa SBSI telah menggelar Kongres VI dan akan menggelar Munas pada 9 – 11 November 2018 mendatang. SBSI ini dideklarasikan oleh Gus Dur pada 25 April 1992. Sesuai Pasal 23 AD SBSI, Pilpres diputuskan oleh Musyawarah Nasional (Munas). Peserta Munas terdiri dari korwil (MPW, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Korwil) ditambah utusan 3 DPC pembayar iuran reguler terbanyak. Selain memutuskan Capres – cawapres, Munas juga akan memilih Bendahara SBSI, karena Yuni pilihan Kongres telah mengundurkan diri. Sesuai dengan aturan tersebut, insyaAllah Munas akan berlangsung 9 s/d 11 November 2018 di Hotel Acasia. Panitianya telah terbentuk dan diketuai Amser Ketua konsolidasi. Konfirmasi lebih lanjut tentang Munas, DPP akan mengirimkan surat pemberitahuan dan undangan kepada seluruh pengurus SBSI di seluruh Indonesia. Sementara itu mengenai sikap politik dan dukungan SBSI, kemungkinan akan mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin pada pilpres 2019 mendatang. Selain itu kata Ketua SBSI, Sabinus Moa, karena SBSI ini dideklarasikan Gus Dur, lebih baik jika ada keluarga Gus Dur yang masuk struktur SBSI.
Harianwarta.com By

Hanafi Rais Komentar Soal Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Video anggota Banser yang membakar bendera bertuliskan kalimat tahuid di Garut mendapat komentar berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais meminta masyarakat menyikapinya dengan bijak. Hanafi Rais meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk ormas-ormas lebih objektif dalam mensikapi bendera tauhid tersebut. Sebab, bendera tersebut memiliki nilai sejarah sangat kuat dengan perjuangan bangsa Indonesia."Karena saat ini adalah tahun politik. Maka diharapkan umat Islam jangan terpancing. Sehingga situasi nasional dapat terjaga hingga perhelatan pemilu 2019 mendatang,” kata Hanafi Rais,

Harianwarta.com By

Massa Aksi Bela Tauhid Tuntut Banser Dibubarkan

Harianwarta.com – Ribuan massa telah memadati area depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumat (26/10) siang. Massa ini menggelar aksi bela tauhid usai pembakaran bendera oleh tiga anggota Banser di Garut, Jawa Barat.Pantauan JawaPos.com di lokasi, aksi damai ini diikuti oleh ribuan orang. Mereka berasal dari sejumlah wilayah dan di luar DKI Jakarta. Dalam aksinya massa ini mengibarkan ribuan bendera tauhid bertuliskan lafadz 'La Illaha Illallah' berwarna hitam dan putih. Hampir setiap orang yang mengikuti aksi ini memegang bendera tauhid tersebut.

Harianwarta.com By

Bamsoet Akui Videotron Kampanye Kesalahan Tim Jokowi-Ma'ruf

Harianwarta.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat bicara mengenai pelanggaran administrasi Pemilu mengenai videotron yang menampilkan pasangan petahana Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bamsoet mengakui itu kesalahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf."Ini pelajaran bagi kita semua para pasangan calon untuk menaati aturan yang ada. Barangkali juga kesalahan tim Jokowi-Ma'ruf," kata Bamsoet di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat,

Harianwarta.com By

Ma'ruf Amin yang Mendamaikan Habib Rizieq dan Tito

Harianwarta.com, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin angkat suara terkait hubungannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurut Ketua MUI itu, hubungannya dengan HRS terjalin cukup baik.Ma'ruf bahkan mengungkit terkait aksi 212 pada 2017 silam. Kala itu dia mengaku sebagai penengah HRS dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang tengah berdebat alot soal lokasi demontrasi 212."Habib Rizieq itu tidak pernah ada konflik dengan saya. Bahkan, yang mendamaikan Habib Rizieq dengan Pak Tito adalah saya," ujar Ma'ruf dalam tausiah kebangsaan di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menceritakan, pada aksi 212, HRS ngotot ingin menggelar orasi di sekitaran Jalan MH Thamrin. Namun Tito menolaknya. Sehingga akhirnya Ma'ruf menyarankan untuk digelar di Monas. Keduanya pun setuju.

Empat tahun sudah duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjalankan pemerintahan. banyak capaian-capaian yang diraih di bidang perekonoman dalam membangun tanah air Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan, Sektor Ekonomi Kreatif secara konsisten memberikan andil yang sangat penting terhadap perekonomian nasional. Tahun 2014, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar Rp784,82 triliun pada perekonomian nasional. Capaian tersebut tumbuh signifikan menjadi Rp1.105 triliun pada tahun 2018. “Kenaikan ini menunjukkan ekonomi kreatif lambat laun dapat menjadi sentra ekonomi baru bagi Indonesia,” ujarnya seperti diberitakan Minggu (21/10). Menurutnya, kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap total ekspor nasional juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2016 saja, kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor nasional sekitar 13,8 persen. Angka tesebut tumbuh dari yang sebelumnya 10,2 persen pada tahun 2014. Sedangkan penyerapan tenaga kerjanya juga tumbuh secara optimal. Angkanya naik dari sekitar 15,46 juta penduduk yang bekerja di sektor ini menjadi 17,43 juta penduduk pada tahun 2017. Sementara di sektor pariwisata, penerimaan devisa dari pariwisata tumbuh 11 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada 2015 devisa dari pariwisata mencapai USD175 miliar, naik menjadi USD202 miliar pada tahun 2017.
Harianwarta.com By

SBY Yakin Partai Demokrat Tidak Akan Tenggelam

Harianwarta.com – Di pengujung acara pembekalan calon legislatif (caleg) DPR-RI, Partai Demokrat merumuskan pemetaan kekuatan di beberapa daerah pemilihan (dapil). Kendala untuk mendompleng elektabilitas di Pemilu 2019 pun sudah terpecahkan.Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai partainya tengah memiliki tantangan besar di pesta demokrasi lima tahunan itu. Kendala yang mengganggu partai berlambang mercy itu adalah tak punya figur yang diusung di kontestasi pilpres."Kita tidak punya capres dan cawapres. Beberapa lembaga survei merendahkan kita tapi kita harus tegar dan gigih berjuang. Allah SWT menyenangi orang-orang yang tegar dan gigih dalam berusaha, "Saya tetap punya keyakinan dan tetap optimistis bahwa Partai Demokrat tidak akan tenggelam. Demokrat akan tetap eksis dan insyaallah akan lebih sukses dari pada 2014 yang lalu," Ungkapnya.

Harianwarta.com By

KPU Siapkan Form Khusus untuk Pendamping Pemilih ODGJ

Harianwarta.com jakarta Pemberian hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membawa sejumlah konsekuensi. KPU akan memberikan fasilitas pendampingan kepada ODGJ untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka disebut penyandang disabilitas mental. Maka, para perlakuan terhadap ODGJ akan disamakan dengan penyandang disabilitas lainnya. Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, keberadaan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu bukanlah hal baru. "Sejak Pemilu 1955, WNI penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih yang sama seperti WNI lainnya," terang dia kemarin (25/11). Mereka akan mendapatkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya. Bantuan yang diberikan adalah pendampingan saat berada di dalam bilik suara. "Bisa dari pihak keluarga atau petugas KPPS," lanjutnya.Biasanya, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) memang disiagakan khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas yang perlu pendampingan. Petugas itu adalah KPPS 5 yang tugasnya menangani bilik suara.

Harianwarta.com By

PDIP: Jangan Samakan Jokowi dengan Ahok

Harianwarta.com – Gelaran puncak Pilpres 2019 semakin dekat. Masing-masing partai mulai menyusun strategi pemenangan bagi pasangan capres-cawapres yang diusung. Target perolehan suara disetiap daerah pun mulai ditentukan.Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pun telah menetapkan target perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di Ibukota. Angkanya yakni melebihi 60 persen, atau naik dari perolehan suara PDIP saat Pilkada lalu. Ketua DPRD DKI Jakarta itu pun optimis target tersebut dapat diraih. Selama mesin partai berjalan maksimal hingga hari pencoblosan tiba.Prasetyo lantas menolak Pilkada DKI Jakarta 2017 disamakan denga Pilpres. Menurutnya dua hal ini memiliki perbedaan signifikan. Kekalahan yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diyakini tidak akan menimpa Jokowi.

Harianwarta.com By

>Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin Menyelenggarakan Rakernas Perkuat Konsolidasi Pemenang

Harianwarta.com Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin akan menyelenggarakan Rakernas Tim Kampanye secara Nasional di Surabaya, pada 27-28 Oktober 2018 di Surabaya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristianto mengatakan, kota Surabaya sengaja dipilih guna mengambil spirit Hari Santri Nasional dan Hari Pahlawan sebagai satu tarikan napas perjuangan dalam membela kemerdekaan Indonesia.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
Harianwarta.com By

Para Honorer Merasa Dijanjikan Jokowi Jadi PNS

Harianwarta.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, persoalan honorer K2 bukan gorengan politik yang dapat berpengaruh terhadap elektabilitas di Pilpres 2019. Terutama untuk pasangan pilpres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Mantan panglima TNI ini juga menjelaskan, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan honorer K2. Bahkan telah dibahas dalam rapat terbatas di Kabinet Kerja. Selain itu, Moeldoko juga mempertanyakan pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut Presiden Joko Widodo pernah berjanji mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Sebab, kaum honorer merasa selama ini merasa presiden sudah berjanji mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga kesan yang muncul bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah ingkar janji."Entar dulu, janji di mana? Justru yang banyak janji-janji itu waktu pilkada itu. Makanya sekarang tegas, presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik ya," paparnya.

Harianwarta.com By

PPP Djan Faridz Tidak Dukung Jokowi Atau Prabowo di Pilpres

Harianwarta.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz bakal menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2019. Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Sudarto mengatakan dalam forum tersebut juga ditentukan sikap dan dukungan partai berlogo Ka'bah ini di Pilpres 2019. Opsi tidak mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga ada."Ini akan kita kaji, akan kita bahas di komisi khusus, saat ini ada tiga opsi, pertama kita bisa mendukung nomor satu (Jokowi-Ma'ruf Amin), kedua bisa dukung nomor dua (Prabowo-Sandi) atau bisa juga tidak mendukung dua-duanya," ujar Sudarto do Kantor PPP, Jalan Talang, Jakarta, Senin (12/11). Sekadar informasi, PPP sampai saat ini masih terpecah menjadi dua kubu. Pertama PPP lewat ketua umumnya Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Sementara PPP lainnya dipimpin oleh Djan Faridz.

Harianwarta.com By

PDIP dan Jokowi Ingin Bangkitkan Peran Perempuan di Hari Ibu

Harianwarta.com Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan peringatan Hari Ibu sebagai momentum untuk mendorong kepeloporan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan jauh sebelum merdeka, para perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 telah berpikir dan bertindak progresif, dengan nasionalisme yang berkobar membangun kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka. Konsistensi menempatkan perempuan pelopor pada peran strategis merupakan politik afirmatif PDIP. Lewat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu sebagai komitmen memerkuat prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal gender."Buktinya nyata ketua umum kami perempuan. Menko termuda perempuan Puan Maharani. Bahkan PDIP tercatat secara akumulatif sebagai Partai dengan jumlah anggota DPR RI, pimpinan DPRD perempuan, anggota DPRD perempuan, dan kepala daerah perempuan terbanyak dibandingkan partai politik yang lain," katanya. Kebijakan politik yang menempatkan peran perempuan pelopor tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia pertama Soekarno. Karena Bapak Bangsa Indonesia kala itu mengatakan bahwa perempuan adalah jalan peradaban Indonesia.

Harianwarta.com By

Ratna Sarumpaet: Jangan Pilih Ahok Lagi Dalam Pilkada DKI 2017

Aktivis Ratna Sarumpaet menuding ada kejahatan tersembunyi antara Ahok dengan para investor dan pengusaha properti Indonesia di Kampung Pulo. Itu yang ditegaskan Ratna dalam acara gerakan #lawanAhok di Markas Pergerakan Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Jakarta Selatan (5/9). “Di kampung Pulo kejahatan Ahok dengan investor,” ujarnya. Ratna masih enggan membeberkan kartu trufnya soal kejahatan tersembunyi macam apa yang tengah disusun Ahok di Kampung Pulo. Namun dia ingatkan warga Jakarta bahwa Ahok sangat tertarik pada bisnis. Dia juga memiliki relasi yang kuat dengan raja properti Agung Podomoro Group (APG). “Dia memang orang Podomoro, dia penasehat dan dibayar oleh Podomoro saat jaman Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta). Makanya harus dicurigai. Ketertarikannya pada bisnis sangat kuat,” katanya. Ratna membantah tudingannya tersebut sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat. Ia mengaku tindakannya untuk mengingatkan warga Jakarta agar tidak lagi memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 nanti. “Apa yang dilakukannya bertahun-tahun ya memang sebagai orangnya Podomoro. Aku mengingatkan pentingnya Ahok tidak memimpin Jakarta lagi,” tandasnya.

Ratna Sarumpaet dianaya berakhir, Rabu (3/9). Setelah bungkam sejak dugaan penganiayaan itu mencuat Selasa (2/9), sore tadi Ratna akhirnya buka bicara. Secara mengejutkan, Ratna mengakui tidak ada penganiayaan terhadap dirinya. Dia meminta maaf telah membuat hoax.
Partai Golkar, kata Lodewijk, menilai ketiga anggotanya itu tidak sejalan dengan keputusan organisasi partai yang memilih mendukung capres Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Ketiga caleg Golkar itu adalah, Fadhly Caleg DPR RI Dapil Jatim V, Cupli Risman Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta IV dan Arsi Divinibun anggota Partai Golkar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meluncurkan Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sayangnya hunian tersebut tidak diperuntukan bagi warga yang kurang mampu, melainkan untuk golongan menengah ke atas. Dilihat dari nilai cicilan yang tergolong tinggi setiap bulannya. Selain itu syarat utamanya yakni bagi warga yang memiliki penghasilan antara Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Padahal rata-rata warga kurang mampu di ibu kota, penghasilannya di bawah upah minimum provinsi (UMP) yakni Rp 3.648.035. Hal tersebut bertolak belakang dengan janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Berdasarkan penelusuran Harianwarta.com, saat kampanye Anies dia menyampaikan akan memberikan hunian bagi warga kurang mampu.