Harianwarta – Jakarta -Dugaan skandal rekayasa kredit kembali terjadi di Bank Tabungan Negara (BTN). Kasus terbaru adalah rekayasa pengalihan hutang PT KAP (nasabah kredit macet Bank BTN dengan status debitur PKPU) kepada pihak PT Tri Cahaya Mas. Modus yang digunakan adalah dengan pola pengalihan hutang. Maka terjadi outstanding perbaikan NPL pada bulan Juni sebesar Rp 20 milyar. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan rekayasa kualitas kredit di antaranya adalah, pihak PT Tri Cahaya Mas yang mengambilalih hutang kredit macet PT KAP (debitur PKPU) adalah sebuah perusahaan yang baru dibuat pada bulan Mei 2017. PT KAP ini dipersiapkan khusus hanya untuk memperbaiki NPL bulan Juni 2017. Perusahaan ini diduga dibuat semata sebagai "papan nama", dengan susunan pengurus yang tidak berkualitas dan tidak berpengalaman. salah satu direksi BTN diduga mengizinkan dan menyetujui praktek mark up nilai jaminan. Terbukti dari PT Tri Cahaya Mas diberikan tambahan plafon kredit sebesar Rp 2 M, namun tidak menyerahkan jaminan sebagaimana lazimnya kalau terdapat penambahan plafon kredit. PT Tri Cahaya Mas justru diberi keleluasaan mengurangi jaminan, sehingga jumlah jaminan sebelum pengalihan hutang yang semula sebanyak 28 sertifikat dengan jumlah kredit sebanyak 20 milyar, diubah dengan kredit baru sebesar 22 miliar dengan jaminan 14 sertifikat, yang merupakan bagian dari 28 sertifikat tersebut. Pengalihan hutang dilakukan pada masa PKPU tetap tanpa izin dari hakim pengawas dan pengurus PKPU Ada dugaan rekayasa pengalihan hutang debitur-debitur kredit macet di Samarinda (PT Puspita, PT Bumi Hijau, PT Pilar Lima, PT Palaran Madani, debitur perorangan, debitur perorangan) kepada PT Balikpapan Skylink Property. Menurutnya, praktek ini merupakan window dressing tervulgar dalam sejarah BTN. Dan, dilakukan dengan kesadaran penuh, melibatkan Nixon Napitupulu sebagai koordinator dengan aktor pendukung Kepala Divisi AMD dan Departemen Head Restrukturisasi AMD. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan rekayasa kualitas kredit seperti permohonan kredit PT Balikpapan Skylink Property. Semula diajukan oleh KC Samarinda dan telah disetujui oleh Divisi Kredit Komersial sebesar Rp 50 M dengan sifat kredit revolving, sampai dengan Rp 70 M, Kemudian, lanjut Lubis, semua tindakan Banking Fraud dilakukan oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN tanggal 17 Maret 2017. Jelas merupakan konspirasi busuk yang dilakukan oleh Dirut Bank BTN dan Ketua Serikat Pekerja Bank BTN, yang terkesan menutup-nutupi tindakan-tindakan yang merugikan Bank BTN oleh Nixon Napitupulu. Karena itu, kami meminta agar OJK tidak meluluskan fit and proper Saudara Nixon Napitupulu. Dan, memeriksa Kepala Divisi Asset Management lama maupun yang baru (Sdr. Satya Wijayantara, Sdri. Elizabeth Novi, dan Sdr. Paulus), yang kami yakin mengetahui praktek ini. Karena dilaporkan bahwa PT. Balikpapan Skylink Property pengurus sesunguhnya merupakan teman sekolah dari Sdr. Satya Wijayantara. Terbukti sekali, paling tidak Sdr. Satya Wijayantara telah mendiamkan sebuah kejahatan terjadi (Pelanggaran Pasal 165 KUHP), berlalulalang di depannya, tanpa melakukan pencegahan. Karena pelaku adalah temannya (PT. Balikpapan Skylink Property). Dan, Sdr. Nixon Napitupulu adalah orang yang selama didukungnya demi menyingkirkan Sdr. Sulis Usdoko. Terbukti, BTN telah dikuasai oleh gangster Bank BTN, yaitu Maryono dan Satya Wijayantara, yang tidak fair dalam berkompetisi,

Harianwarta – Jakarta: Rencana Grup Lippo membangun megaproyek Meikarta di atas lahan seluas 500 hektar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sempat terhambat. Pemprov Jawa Barat pada akhir 2017 lalu hanya memberikan izin pembangunan proyek Meikarta untuk lahan seluas 84,6 hektar, jauh di bawah kebutuhan lahan yang diharapkan perseroan. Perizinan yang mentok dari Pemprov Jawa Barat tak menghentikan langkah Grup Lippo memuluskan megaproyek senilai Rp 278 triliun. Grup Lippo terus mengupayakan pembangunan proyek, di antaranya dengan jalan pintas kongkalikong memperoleh kemudahan perizinan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Upaya pintas Grup Lippo terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK membongkar dugaan suap petinggi Grup Lippo untuk mendapatkan izin membangun di atas lahan seluas 774 hektare. Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap Rp 7 miliar dari total komitmen Rp 13 miliar dari petinggi Grup Lippo.